ARANG DEMO TOLAK TAMBANG DI TTS, MINTA GUBERNUR CABUT IZIN USAHA PT.SMR !

NTT EXPOS.COM.Kota Kupang,28/10/2015.

20151028_114948

“ Kehadiran PT.SMT TTS, tidak membawa perubahan terhadap kesejahteraan rakyat TTS, justru menimbulkan dampak negative bagi masyarakat berupa kerusakan lingkungan dan konflik social. Apabila tuntutan masa ini tidak ditindak lanjuti oleh Gubernur NTT, masa aksi berjanji akan kembali dan menduduki kantor Gubernur NTT”. Demikianlah salah satu tuntutan dan pernyataan sikap massa aksi dari Aliansi Rakyat Tolak Tambang ( Arang), yang orasikan secara lantang oleh masa, tepatnya di depan Kantor PMKRI NTT, yang berhadapan langsung dengan Kantor Polda NTT, pada siang tadi, pkl.12.05.Wita.

Menurut Informasi yang diperoleh dari Koordinator umum Arang, Alexander Tomonob,SH, menjelaskan kronologi masalahnya bahwa, pada Tahun 2008, warga TTS yang berlokasi di Desa Supul, Lakat, Tubumonas, desa Noebeba, Desa Tumu dan Nobi-Nobi, telah melakukan kesepakatan dengan saudara Dodi Hendra Wijaya yang berkedudukan di Jakarta untuk melakukan penambangan mangan di ke enam desa tersebut dengan didirikannya PT.Soe Makmur Resoure ( PT.SMR) dengan direktur utama adalah saudara Dodi Hendra Wijaya, hingga berlanjut dengan dikeluarkannya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ( IUP OP) oleh Gubernur Provinsi NTT dengan Nomor : 39/KEP/HK/2010, tanggal 28 januari 2010.

Kesepakatan dan komitmen saudara Dodi Hendra Wijaya selaku pemilik PT SMR, yaitu melakukan penambangan tidak dengan system sewa lahan, melainkan dengan system bagi hasil; melakukan reklamasi dan pasca tambang; membayar royalty dan pajak sesuai ketentuan yang berlaku; melibatkan dan melakukan pemberdayaan masyarakat berupa mempekerjakan tenaga local untuk menjadi buruh, karyawan tetap dan dalam manajemen, mendirikan koperasi, melakukan CSR berupa pembangunan jalan penghubung antar dusun dan desa, pengadaan sarana air bersih, listrik desa dan klinik desa dengan pengobatan gratis. Kesepakatan ini tertuang dalam Analisa Dampak Lingkungan ( AMDAL).

Pada akhir tahun 2010, PT SMR diakuisis oleh saudara Adisaputra melalui PT SMRU tbk. Walaupun telah diakuisi, namun komitmen dengan masyarakat dan pemerintah terus dilanjutkan sehingga masyarakat tetap mendukung. Pada bulan Maret 2014, tiba-tiba saudara Dodi dan saudara Adisaputra menghentikan kegiatan operasional perusahan hingga waktu tidak menentu, dengan alas an merugi akibat adanya larangan ekspor harus adanya pengolahan dan pemurnian dalam negeri sesuai yang diisyaratkan UU Menerba dan peraturan Menteri ESDM No.7 Tahun 2012 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral.

Akibat merugi, PT SMR menghentikan operasinya dan seluruh karyawan dilakukan pemutusan hubungan kerja ( PHK), namun pada agustus 2014, ternyata PT.SMR telah dijual 100 persen kepemilikannya kepada saudara Frans Salim Kalalo ( CV.Tidaya), dan dalam bulan yang sama saudara Frans Salim Kalalo menjual 100 persen kepemilikan kepada saudari Elsa Kurniawan ( PT. Beringin Jaya Abadi Tenggarong Kalimantan). Ternyata ini adalah penipuan terhadap karyawan guna menghindari ketentuan PHK akibat pengalihan kepemilikan..

Pada agustus 2014 saudari Elsa Kurniawan yang bersuamikan orang asing sebagai project manager dan karyawannya 3 orang tenaga kerja asing tanpa izin kerja, mereka mengambil alih seluruh kegiatan PT>SMR dan asetnya, kemudian mengubah seluruh kegiatan PT.SMR.

Manajemen baru dibawah kepemilikan saudari Elsa, menetepkan system penambangan dengan cara Full Mekanik dan sewa lahan, bukan bagi hasil, hanya melakukan CSR berupa bantuan air bersih ( Air Tengki), transportasi anak sekolah ( Damri) dan bantuan beras bagi warga saat musim kelaparan.

System biaya sewa lahan yang diterapkan adalah dengan harga Rp.100.000/Ha/Bulan. Dalam kegiannta PT.SMR, menyertakan pengamanan dari TNI guna pengamanan dan oknum dari Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi NTT, guna mensosialisasikan sewa lahan yang bertentangan dengan komitmen awal didirikan PT.SMR dan dikeluarkan IUP OP, sehingga menyebabkan keresahan masyarakat dan seakan-akan di intimidasi oleh PT.SMR, guna menyetujui system sewa lahan ini.

Menurut masyarakat di enam desa tersebut, system sewa lahan dengan harga yang sangat murah ini sangat menindas masyarakat, karena lahannya adalah lahan pertanian dan peternakan sebagai mata pencaharian yang hanya dihargai Rp.100.000/Ha/Bulan. Biaya ini tidak mungkin mencukupi kebutuhan hidup masyarakat selama kegiatan penambangan, belum lagi apabila lahan ini dilakukan reklamasi.

Untuk itu, masyarakat melakukan penolakan terhadap aktifitas penambangan diwilayah enam desa tersebut. Menurut Tomonob, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan ( TTS) telah mengajukan permohonan pemberhentian sementara operasional PT.SMR ke Gubernur NTT, agar dilakukan negosiasi dengan masyarakat dan dilakukannya reklamasi lahan seluas 187 Ha, namun hingga saat ini belum dilakukannya pemberhentian sementara dan negosiasi dengan masyarakat dan dilakukannya reklamasi lahan masyarakat serta kawasan hutan yang telah dirusaki PT.SMR.

Alex, melanjutkan, dengan berbagai permasalah yang terjadi tersebut, maka lewat Aliansi Rakyat Tolak Tambang, Masyarakat TTS, menyatakan sikap :

1.Kehadiran PT.SMR TTS tidak membawa perubahan terhadap kesejahteraan rakyat, justru menimbulkan dampak negative bagi masyarakat berupa kerusakan lingkungan dan konflik social.

2.PT.SMR, mengbah kesepakatan awal dari system bagi hasil menjadi sewa lahan yang sangat murah.

3.PT.SMR, tidak membayar hutang dana desa

4.PT SMR, tidak melakukan reklamasi pada lahan bekas tambang.

5. Aktivitas penambangan yang dilakukan oleh PT.SMR, mencemari lingkungan ( Air tanah,tanah dan udara), menimbulkan potensi gerakan tanah, mengubah aliran sungai yang berpotensi banjir bandang.

6. PT.SMR, tidak membayar jaminan reklamasi dan pasca tambang

7.Penambangan dikawasan hutan produksi laob, Tunbesi tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan.

8.Royalty pemerintah daerah dan aktivitas penambangan sangat murah.

9.Pengalihan IUP OP, bertentangan dengan UU Minerba pasal 39.

10. PT.SMR menghadirkan 3 orang tenaga kerja asing tanpa izin dan visa kerja.

11. PT.SMR, menghadirkan TNI untuk mengintimidasi warga supaya menyerahkan lahanya untuk ditambang.

Dengan berbagai permasalah tersebut di atas, maka lewat kesempatan ini, masyarakat TTS menuntut :

a. Pemerintah Provinsi NTT, dalam hal ini Gubernur, agar segera mencabut izin Usaha pertambangan Operasi Produksi ( IUP OP) Nomor 39/KEP/HK/2010, tanggal 20 Januari 2010, yang telah diberikan kepada PT.SMR, dan menuntut Gubernur NTT menghentikan sementara seluruh aktivitas pertambangan di wilayah kabupaten TTS.

b. Menuntut PT.SMR, agar segera melakukan reklamasi lahan bekas tambang, melunasi hutang-hutang, baik royalty maupun pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Menuntut dan mendesak KAPOLDA NTT, agar segera mengambil alih kasus penyerobotan lahan, karena dianggap KOPOLRES TTS, melakukan tindakan pembiaran atas persoalan yang terjadi dan mengcam oknum Polisi yang membiarkan tindakan pelecehan terhadap Rohaniawan dan Anggota DPRD TTS yang dilakukan oleh Karyawan PT.SMR.

d. Apabila tuntutan massa aksi tidak ditindak lanjuti oleh Gubernur NTT, maka massa aksi berjanji akan kembali dan menduduki kantor Gubernur NTT.

Demikianlah, isi pernyataan dan tuntutan massa aksi Aliansi Rakyat Tolak tambang ( Arang ) yang berjumlah sekitar seratus orang tersebut. Setelah melakukan Orasi, massa Arang berjalan terus menuju arah kantor Gubernur NTT. ( NTT EXPOS.001).




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: