BAGIAN KE 2 : STRATEGI PELESTARIAN WARISAN BUDAYA GUNA MEMPERKUAT DATA KEBUDAYAAN

Oleh:

Dr.Drs. Blajan Konradus, MA

BAGIAN 2 : STRATEGI PELESTARIAN WARISAN BUDAYA

Berbagai upaya pelestarian budaya biasanya akan bermuara pada pemanfaatannya. Adapun beberapa bentuk pemanfaatan dan atau peruntukkan dari warisan budaya lokal dimaksud antara lain adalah untuk (1) kepentingan ilmu pengetahuan (bidang ilmu arkeologi dan kepurbakalaan, antropologi, sejarah, arsitektur, dan ilmu-ilmu terkait lainnya); (2) kepentingan keagamaan; (3) kepentingan Kreativitas Seni; (4) kepentingan pendidikan; (5) kiepentingan rekreasi dan pariwisata; (6) kepentingan representasi simbolik; (7) Alat legitimasi sosial; (8) Solidaritas sosial dan integrasi; dan (9) kepentingan ekonomi.

Meskipun demikian, upaya pelestarian warisan budaya di Indonesia saat ini mengalami kendala yang cukup berarti, terutama terkait penerapan UU PD No.32/2004 yang hingga saat ini tidak berjalan dengan mulus. Mardiasmo (2002) dalam Marbun (2012) menyatakan bahwa:

‘Hal-hal yang mendasar dalam UU PD No. 32/2004 adalah kuatnya upaya untuk
mendorong pemberdayaan masyarakat serta pengembangan peran dan fungsi
pemerintah daerah maupun DPR. UU PD No.32/2004 memberikan otonomi secara
penuh kepada daerah kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan
kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya” (Mardiasmo, 2002).

Hal substansial dalam UU PD/2004 di sebagaimana dilansir Mardiasmo di atas ternyata tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Jhohannes Marbun (2012), secara tegas menyebut sejumlah kasus terkait pengelolaan warisan budaya di era otonomi daerah antara lain: (a) Masalah perebutan aset Pabrik Es Saripetojo antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kota Solo; (b) Situs Biting di Lumajang, Jawa Timur; (c) Kasus Bale Mardiwuto di Yogyakarta; (d) Kasus Eks Mabes TNI AU di Jalan AM Sangaji nomor 16-18 Yogyakarta; dan (kasus Penghancuran Eks Bioskop Banteng HEBE di Pangkal Pinang.

Selain keempat kasus pengelolaan cagar budaya atau warisan budaya di atas, tentu masih banyak kasus serupa lainnya yang terjadi di tanah air. Menurut hemat penulis, keempat kasus pengelolaan warisan budaya di atas setidaknya menunjukkan bahwa kasus-kasus tersebut terjadi karena pemerintah daerah (baca:pemerintah propinsi) tidak cerdas memahami substansi UU PD/2004 secara holistik dan komprehensif. Akibatnya adalah pembenaran terhadap pernyataan Marbun (2012) bahwa hingga saat ini pemanfaatan warisan budaya oleh sebagian besar pemerintah daerah masih dilihat dari aspek ekonomi, padahal aspek pendidikan dan pengetahuan serta aspek ideologis merupakan dasar yang tidak kalah pentingnya dalam pelestarian warisan budaya sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, UU PD No.32/2004 maupun UU CB No.11/2010.

Kasus-kasus tersebut di atas setidaknya dapat membantu kita untuk memetakan beberapa masalah terkait pengelolaan dan atau pelestarian warisan budaya. Masalah atau kendala dalam pengelolaan atau pelestarian warisan budaya dimaksud adalah: (1) perbedaan persepsi dalam hal pelestarian warisan budaya terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; (2) belum jelasnya pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan (3) rendahnya kapasitas pemerintah daerah (minimnya ketersediaan tenaga yang ahli dalam bidang pelestarian warisan budaya, tidak efektifnya kelembagaan yang mengurusi warisan budaya, regulasi tidak menentu, dan kurangnya dukungan partisipasi masyarakat).

Menurut hemat penulis, salah satu kendala lain yang sangat menghambat proses pendataan kebudayaan, termasuk budaya lokal yang ada di masing-masing daerah di seluruh Indonesia adalah tidak dimilikinya pemahaman tentang makna substansial kebudayaan (knowledge about content of cultural context) oleh masyarakat lokal yang mewarisi, memiliki, dan menghidupi budaya lokal tertentu. Hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa banyak di antara kelompok masyarakat lokal tidak mengenali dengan baik dan benar kebudayaannya sendiri. Kendala ini hadir karena alasan emik. Maksudnya proses pewarisan budaya yang berlangsung selama ini oleh generasi pendahulu (baca: orang tua atau pemangku kepentingan budaya) kepada generasi berikutnya lebih bersifat pembiasaan tanpa diikuti kemampuan para pendahulu untuk menjelaskan secara detail maksud dari aturan yang mendasari tindakan sosial tertentu (intangible heritage) dalam budaya lokal masing-masing. Akibatnya, generasi penerus hanya menjalani tindakan sosial budaya tertentu tanpa makna dan tidak lebih dari sekadar sebuah bentuk habitual action (sekadar kebiasaan yang mentradisi) atau sekadat memenuhi sebuah tuntutan sosiologis.

Oleh karena itu, beberapa kiat atau strategi pelestarian warisan budaya yang perlu direkomendasikan dalam rangka memperkuat data kebudayaan adalah:

(1). Cultural knowledge strategy atau menemukenali dengan benar kebudayaan sendiri. Hal ini sangat penting karena tanpa pemahaman yang benar tentang konten atau isi kebudayaan masing-masing kelompok masyarakat, tidak mungkin suatu masyarakat terdorong untuk memiliki rasa memiliki (sense of belonging) terhadap warisan budaya lokalnya dan selanjutnya akan merasa terpanggil secara moral untuk mengupayakan berbagai hal dalam rangka pengelolaan dan pelestariannya secara berkelanjutan (sustainable). Melalui cultural knowledge strategy ini sekelompok masyarakat akan dengan mudah memahami warisan budaya lokalnya (local tangible heritage dan local intangible heritage) masing-masing, termasuk kemampuan untuk melihat warisan budaya lokalnya tidak hanya sebagai ‘model tentang’ kehidupan dan jati diri para pendahulunya di masa silam, tetapi juga sebagai ‘model untuk’ belajar atau sebagai acuan berperilaku sebagai ‘orang Indonesia’.

(2). Revitalisasi eksistensi, peran, dan fungsi Lembaga Adat. Strategi ini memang bukan hal baru dalam rangkaian praktik pengelolaan dan atau pelestarian warisan budaya di tanah air. Meskipun demikian, harus diakui bahwa program revitalisasi lembaga adat yang diteriakkan dalam berbagai kesempatan seminar kebudayaan, dialog kebudayaan, dan sejumlah forum akademik di bidang sosial budaya, hanya sebatas wacana. Upaya-upaya pemerintah untuk memberdayakan lembaga adat melalui program ‘kampung budaya’ dan program lain sejenis, misalnya, masih sekadar merupakan bisnis proyek pemerintah dan rekanan tertentu yang secara implementatif tidak membumi dan menjawabi kebutuhan masyarakat adat setempat. Revitalisasi lembaga adat dimaksud sejatinya berawal dari perumusan regulasi yang berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat lokal, termasuk pemberian insentif tetap secara berjenjang sesuai tupoksi para pemangku kepentingan adat setempat. Bila hal ini dilakukan secara terencana dengan analisis kebutuhan yang jelas, niscaya berbagai potensi warisan budaya lokal dapat diidentifikasi, diinventarisasi, dijaga, dihidupi bahkan dikembangkan demi menjaga jati diri dan menjamin hak hidup berbagai kelompok masyarakat dan bangsa Indonesia di tempatnya masing-masing. Terkait hal ini, sedapatnya pemerintah daerah memprogramkan kehadiran lembaga adat contoh, agar masyarakat adat lain di sekitarnya boleh melakukan studi banding dengan memberlakukan penyesuaian sesuai keberadaan dan kebutuhan masing-masing lembaga adat yang ada di daerah.

(3). Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dari aparat pemerintah daerah yang kompeten dan profesional baik melalui penguatan kapasitas aparatur pemerintah yang sudah ada di tempat/daerah masing-masing, maupun melalui pendistribusian dan atau penyebaran tenaga ahli di bidang pelestarian warisan budaya di setiap kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Strategi ini sangat penting karena melalui keberadaan sumber daya manusia yang ahli dan karenanya paham tentang pelestarian warisan budaya, maka program pencatatan, pendokumentasian, dan atau pendataan kebudayaan (tangible and intangible heritage) dapat dilakukan secara teratur dan berdayaguna demi meningkatkan ‘rasa bangga dan percaya diri sebagai bangsa’ di kalangan masyarakat dan bangsa Indonesia.

(4). Pembuatan regulasi yang operasional di tingkat pusat dan perda di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Strategi ini sangat dibutuhkan untuk mensinergikan program-program daerah tentang upaya pelestarian warisan budaya di masing-masing daerah di bawah payung hukum UU CB No.11/2010.

(5). Peningkatan kerjasama antardaerah. Meskipun strategi ini menempati urutan kelima dalam paparan singkat dan sederhana ini, memiliki nilai urgensitas yang tinggi. Dikatakan demikian, karena secara administrasi pemerintahan banyak kelompok masyarakat adat yang terpaksa dipisahkan wilayah teritorial administrasi pemerintahannya, meskipun secara sosioantropologis masing-masing kelompok masyarakat bersangkutan memiliki kesamaan sejarah, garis keturunan, dan kepemilikan atas aset-aset budaya tertentu. Untuk itulah dibutuhkan kerjasama antardaerah (baca:antarpemerintah daerah kota/kabupaten) untuk memfasilitasi program pelestarian warisan budaya, terutama warisan budaya yang berada di daerah-daerah perbatasan, baik wilayah perbatasan antarkabupaten/kota maupun wilayah perbatasan antarnegara.

(6). Peningkatan anggaran pelestarian warisan budaya. Last but not least, memang. Walaupun strategi ini disebut pada point terakhir dari rentetan strategi pelestarian warisan budaya yang ditawarkan, namun menjadi ujung tombak dari semua alternatif yang ditawarkan. Dikatakan demikian karena apapun upaya yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah dalam kerangka program pelestarian warisan budaya, tidak akan berhasil tanpa dukungan anggaran yang memadai. Berapapun anggaran yang dimiliki untuk pelaksanaan program pelestarian warisan budaya harus mempertimbangkan berbagai hal seperti peningkatan aktivitas, jumlah personil pelestari cagar budaya dan pemangku kepentingan budaya di tingkat adat yang dilibatkan, serta tingginya tanggungjawab yang diemban dalam rangka program pelestarian cagar budaya atau warisan budaya serta kemanfaatannya bagi masyarakat di sekitarnya dan masyarakat bangsa ini pada umumnya, yang kesemuanya ini membutuhkan peningkatan anggaran pelestarian warisan budaya secara memadai.
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki kekayaan dan keanekaragaman budaya yang luar biasa dengan sejarah kebudayaannya yang sangat panjang. Kekayaan dan keanekaragaman budaya bangsa yang dimiliki dan diwarisi secara turun-temurun dari berbagai lapisan generasi dalam rentang sejarah yang sangat panjang tersebut menuntut kita para pewaris kebudayaan Indonesia untuk melestarikan bahkan menghidupinya.

Pelestarian sendiri tidak saja mengandung pengertian membuat sesuatu menjadi awet dan tidak mungkin punah. Kita menyadari sepenuhnya bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era global saat ini membawa dampak perubahan yang sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kebudayaan masyarakat manusia di manapun di muka bumi ini. Oleh karena itu, konsep pelestarian harus dipahami secara lebih luas, yakni memelihara sesuatu untuk waktu yang sangat lama.
Dengan demikian, berbagai upaya dan atau strategi pelestarian warisan budaya lokal (local tangible and intangible heritage)berarti upaya yang dilakukan secara sadar oleh seluruh komponen masyarakat dan bangsa Indonesia untuk memelihara warisan budaya lokal yang tidak lain adalah pilar-pilar kokoh yang bersatupadu menegakberdirikan kebudayaan nasional Indonesia untuk waktu yang sangat lama, sambil mengembangkannya secara berkelanjutan (sustainable). ( TAMAT).

-Makalah disampaikan pada kegiatan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Kebudayaan, dengan Tema “Meningkatkan
Pelibatan Publik dalam Pelestarian Warisan Budaya (Benda & Tak Benda)”, yang diselenggarakan atas kerjasama
Balai Pelestari Cagar Budaya dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali-Nusra tanggal 06 s.d. 08 April 2016 di
Hotel Sylvia, Jln. Jend. Soeharto. Kupang, NTT.
-Penulis adalah: Staf pengajar pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa
Cendana, Kupang-NTT.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: