BIDIK REDAKSI : “ DATA ORANG MISKIN SARAT NKK “

NTT-EXPOS.COM. Kupang, Juli 02/07/2015 .

Korupsi Kolusi Nepotisme ( KKN) telah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa kita. Kini yang terjadi sekarang adalah timbulnya istilah baru yakni NKK atau Nolong Kawan-Kawan dan lebih kren lagi disebut Nolong Kelu-Kelu ( NKK). Karena ingin menolong kelu-kelu, data-data bantuan orang miskin di manipulasi oleh para petugas data dari tingkat RT sampai ke tingkat yang lebih atas.

Walaupun pemerintah sudah banyak melakukan upaya bantuan dana usaha, rumah MBR dan lain sebagainya, namun masalah kemiskinan terasa tidak akan bisa teratasi secara benar oleh karena data-data itu diduga tidak Valid.

Sebagai contoh, banyak orang miskin yang tidak menerima bantuan dana yang dilakukan oleh pemerinta, padahal orang-orang tersebut mengantongi kartu Jamkesmas alias kartu yang perlambang masyarakat miskin dan benar-benar orangorang tersebut sangat prihatin hidupnya.

Ketika orang miskin mengeluhkan kepada pemerintah, jawabannya selalu saja tidak memuaskan, yakni “ Ini berdasarkan data dari pemerintah pusat”. Jawaban tersebut membuat masyarakat yang benar-benar miskin menjadi amat kecewa.

Pemerintah terkesan tidak perduli dengan kekecewaan rakyat kecil, bantuan-bantuan itu disalurkan terus, padahal hampir pasti data-data itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Data dari pusat itu tentunya berdasarkan laporan dari daerah, nah kalau daerah mengirim data tidak valid, maka begitulah hasil yang didapati.

Harusnya data-data yang dimasukan oleh RT kepada pemerintah kelurahan lalu dimasukan kepada pemerintah kota, mestinya pemerintah kota membuat tim khusus untuk turun melakukan validasi data, dan apabila tidak sesuai dengan kenyataan, maka pemerintah kota berhak mencoret nama – nama yang di usulkan oleh pihak RT dan kelurahan. Setelah benar-benar valid maka pemerintah kota mengirimkan data tersebut ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi untuk ditindaklanjuti.

Banyak contoh fakta yang terjadi, dipulau sumba, isteri seorang kepala seksi pada suatu instansi pemerintah, mendapat bantuan dana orang miskin, sedangkan orang miskin yang benar-benar miskin, tidak mendapatinya, ini kita mau bilang data itu Valid ?. Timbul pertanyaan, apakah data yang dilakukan dari tingkat RT itu dilakukan secara jujur atau jangan-jangan dilakukan asal-asalan saja alias asal keluarganya senang atau dengan istilah data itu dilakukan karena NKK ( Nolong Kawan-kawan) atau Nolong Kelu-Kelu ?. Inilah yang menjadi permasalahan sehingga data orang miskin tidak sesuai fakta dilapangan.

Jika RT sudah bertingkah dengan cara seperti itu, kapan orang yang benar-benar miskin bisa mendapati bantuan Jamkesda, Raskin, dan dana bantuan lainnya ?. Buktinya pemerintah membuat Rumah Sangat Sederhana atau MBR yakni Rumah Untuk Masyarakat berpenghasilan Rendah namun dibeberapa kelurahan dalam kota kupang, ada masyarakat yang lanjut usia, sudah berpuluh-puluh tahun tinggal dirumah
yang hampir roboh, kapan mereka ini bisa dibantu ?.

orang yang berpenghasilan rendah saja dibikin rumah, sedangkan orang yang tidak punya pendapatan apa-apa seperti seperti mereka itu, kenapa tidak boleh dapat rumah MBR ?. Timbul dugaan bahwa data orang miskin yang ada di pemerintah itu valid ?, sesuai dengan Fakta dalam Masyarakat ?.

Coba kita cermati bersama, rumah MBR di Kelurahan Fatukoa itu terlihat banyak PNS yang menempatinya, timbul pertanyaan, apakah PNS itu tergolong masyarakat MBR ?

Yang lebih lucu lagi bahwa ada anak-anak pejabat juga mendapat rumah MBR di jalur 40. Jelas sudah bahwa, data orang miskin yang dimiliki pemerintah itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. REDAKSI.


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: