KANDIDAT JADI DERMAWAN ? RAKYAT SENGSARA !

Untitled-1

Oleh : P.Kembo ( Pemimpin Redaksi )

Gendang Pemilukada dibeberapa kabupaten dalam Nusa Tenggara Timur, kini mulai terdengar gemanya. Beberapa saat nanti, kita akan mendengar lagi syair-syair elok dari para kandidat bupati yang diucapkan dari satu tempat ketempat lain, dari satu titik ke titik lainnya, dari satu Kelurahan ke Kelurahan lain.Syair-syair itu tentu isinya menjanjikan pembaharuan hidup bermasyarakat, dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Janji-janji yang Tren pun akan terdengar lantang, yakni, para kandidat berjanji akan berjuang untuk menekan, mengurangi bahkan menghapus paraktek KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan, katanya, karena Korupsi, Kolusi dan Nepotisme itu dirasakan telah merusak tatanan kehidupan bersama sebagai masyarakat maupun sebagai bangsa Indonesia, maka para kandidat bupati pasti akan bicara meyakinkan bahwa KKN harus diberantas !

Para kandidat juga pasti akan bicara lagi bahwa Praktek Korupsi telah menyebabkan krisis ekonomi yang menyebabkan penderitaan panjang dalam bentuk pengangguran meluas karena terbatasnya lapangan kerja dan lapangan berusaha, nilai uang tidak berarti lagi untuk dibelanjakan, banyak anak putus sekolah karena ketiadaan biaya, banyak ibu hamil dan balita kurang Gizi yang mengalami kematian dan masih banyak lagi persoalan yang terjadi dalam masyarakat.

Para Kandidat bersama tim suksesnya, nantinya pasti akan berupaya keras agar bisa memenangkan Pemilukada dan meraih kursi nomor satu di daerah kabupaten , kalau tidak menang maka biaya – biaya kampanye dan sosialisasi yang dikeluarkan akan menjadi sia-sia belaka. Soal nanti bisa memberantas KKN atau tidak, soal bisa mengatasi penderitaan rakyat atau tidak, itu urusan nanti, menang dulu baru diatur.

Mengamati kehidupan dan keinginan masyarakat NTT dewasa ini, maka tampak jelas bahwa rakyat sangat mengharapkan hasil Pemilukada nanti , bisa melahirkan Pemimpin yang mampu menyelamatkan mereka dari penderitaan hidup atau minimal bisa mengurangi kesengsaraan hidup mereka secara perlahan-lahan kearah yang lebih baik. Apakah harapan rakyat itu bisa tercapai ? Jawabanya hanya diketahui oleh para pemimpin kita dan bagaimana rakyat harus memilih pemimimpinnya dengan benar.

Sebagai gambaran, marilah dengan jujur, kita coba amati secara cermat, hasil pemilu ke pemilu masa lalu hingga sekarang ini, dari Pemilu ke Pemilu, baik dari masa Orde Baru hingga sekarang, maka kita akan menemukan begitu banyak persoalan yang membuat rakyat kecil terkungkung dalam penderitaan hidup.

Amanat rakyat dari setiap Pemilu ke Pemilu, adalah supaya pejabat politik baik di eksekutif maupun legislatif dapat menekan bahkan dapat menghapus praktek KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam penyelenggaraan Negara. Namun ternyata praktek KKN terutama praktek Korupsi semakin merajalela, dengan demikian tambah memperpanjang krisis ekonomi, sekali lagi rakyatlah yang menanggung penderitaan.

Rakyat berjalan dalam deritanya sendiri, mengapa ?

Kalau dicermati secara mendalam lagi, dapat dirasakan bahwa jabatan-jabatan politik yang diraih melalui Pemilu, baik di tingkat eksekutif maupun di tingkat legislatif tidak digunakan secara bertanggungjawab untuk mengabdi pada martabat manusia (rakyat) yang telah menyerahkan kedaulatan melalui Pemilu / Pemilukada.

Nasib rakyat tetap memprihatinkan, tak mengalami perobahan yang diharapkan. Rakyat menyaksikan Parpol berjalan sendiri, Fraksi di Lembaga Legislatif berjalan sendiri dan rakyat pun berjalan dengan deritanya sendiri. Sepertinya tak ada mata rantai yang mempertautkan ketiganya menjadi satu kesatuan yang kompak dan utuh dalam perjuangan Politik membangun rakyat, bangsa dan Negara.

Kenapa semua itu bisa terjadi ?

Karena Partai Politik pada umumnya terasa belum fungsional. partai politik pada umumnya, terutama yang memiliki kontribusi keanggotaan dalam legislatif maupun jabatan politik di tingkat eksekutif terkesan belum melaksanakan fungsi-fungsinya secara benar.

Kepemimpinan partai politik terkesan belum membingkai perilaku para anggotanya terutama yang mengisi jabatan-jabatan politik dengan seperangkat nilai yang dihayati bersama, akibatnya, masing-masing anggota berbuat sesuai selera, bahkan tidak jarang terjadi saling berbenturan kepentingan pribadi, mengurus diri sendiri ketimbang memberikan perhatian merumuskan kebijakan-kebijakan guna memperbaiki kondisi kehidupan rakyatnya.Mulut mengkritik jari tangan mengait, terkesan kritis tapi dibelakang ada maunya ?.

Para Kandidat jadi dermawan mendadak, pemilu pun terasa kurang bernilai. Selain tak ada nilai-nilai yang dihayati bersama yang membingkai jejak langkah politik, juga karena jabatan politik itu dibeli dengan uang dan barang oleh para calon Legislatif maupun oleh calon Eksekutif dengan cara pura-pura menjadi dermawan yang murah hati sesaat.

Disinilah Hukum Dagang berlaku, hukum jual beli terjadi. Rakyat diberi uang atau barang, sang caleg atau sang Kandidat kepala daerah mendapatkan Jabatan Politik, maka terjadilah proses beli putus. Hubungan antara rakyat dan wakil rakyat yang duduk di Legislatif maupun di pemerintahan pun terputus selama 5 tahun. kenapa ? karena penyerahan kedaulatan oleh rakyat bukan atas dasar kepercayaan, melainkan karena uang atau barang bahkan janji kosong.

Kepemimpinan Partai Politik larut dalam pragmatisme ; mengejar kursi-kursi kekuasaan, dan setelah mendapatkannya, rakyatpun ditinggalkan. Inilah kenyataan yang kita alami dari Pemilu ke Pemilu.

Menerima uang dan barang, atau harus menderita terus ?

Jika rakyat ingin menegakkan demokrasi, dan ingin ingin menegakkan kedaulatan, maka rakyat terlebih dahulu harus menegakkan harga diri, menegakkan martabatnya sendiri.

Rakyat jangan menggadaikan harga diri pada uang dan barang yang terkesan mendadak sesaat, yakni, “ mendapati sesuatu sesaat tetapi kemudian tidak punya apa-apa selama 5 tahun,” karena tak diperduli lagi oleh orang-orang yang mewakilinya di legislatif maupun di eksekutif.

Jika kita memiliki iman yang baik, tentu kita akan sadar benar bahwa melaksanakan Politik adalah melaksanakan karya kerasulan, oleh karena itu, martabat manusia menjadi keutamaan, menjadi amat penting, untuk dihormati ketika kita menjalankan karya kerasulan lewat berpolitik itu. Dan karena sadar benar bahwa berpolitik adalah melaksanakan karya kerasulan,maka setelah menjadi seorang pejabat di Legislatif maupun di Eksekutif, tentu kita selalu dan senantiasa akan mau berbuat yang terbaik untuk meringankan dan mengangkat kehidupan rakyat kecil menuju kehidupan yang lebih baik dari sekarang ini.

Suara Redaksi.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: