MEROHANIKAN HUKUM

Mikael Feka dosen 1

OLEH : MIKAEL FEKA

( Dosen Fakultas Hukum Unwira Kupang )

Ide atau konsep dasar merohanikan hukum sesungguhnya berangkat dari sebuah kepiluan dan perenungan yang mendalam tentang wajah hukum Indonesia yang katanya negara ini adalah negara Pancasila tetapi hukumnya tidak berwajah pancasila karena hukum tersebut kehilangan atau mengabaikan Tuntunan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berbicara tentang hukum, kita berbicara tentang dua persoalan besar yaitu masalah membuat hukum dan menegakkan atau melaksanakan hukum. Dua persoalan besar ini digerakkan oleh dua kelompok manusia yang memiliki badan dan jiwa (roh). Kelompok pembuat berada di tangan DPR dan kelompok menegakkan/melaksanakan hukum di tangan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan dan advokat ditambah KPK dan lembaga-lembaga lainnya).

Ketika dua kelompok manusia ini dalam menjalankan fungsi membuat dan menegakkan/ melaksanakan hukum kehilangan jiwa/rohnya maka produk yang dihasilkan dan pelaksanaan produk tersebut akan kehilangan roh.

Prof. Dr. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa hukum harus membahagiakan bukan sebaliknya hukum justru merusak tatanan kehidupan manusia atau membuat hidup manusia menjadi kacau. Thomas Hobbes mengatakan bahwa manusia hidup tanpa hukum maka manusia akan hidup dalam kekacauan saling cakar, manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia yang lain.

Dengan demikian kehadiran atau adanya hukum tentunya dengan satu tujuan utama yaitu mengatur hidup manusia menjadi lebih baik agar tercipta kebahagiaan. Mengatur hidup manusia selaras dengan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan daerah. Sehingga terciptalah kedamaian, yang kuat melindungi yang lemah, yang mayoritas melindungi yang minoritas, yang kaya menopang yang miskin dan sebagainya.

Kebahagiaan selaras dengan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hukum sering dinodai oleh karena adanya kesenjangan sosial yang tajam antara kelompok penguasa dengan yang dikuasai, yang kaya dan yang miskin. Pergeseran penyebab kejahatan bukan lagi semata-mata perilaku jahat dari si pelaku kejahatan tetapi karena kebijakan pembangunan yang tidak merata dan tidak membahagiakan. Hal ini diperparah dengan penegakkan hukum yang tidak berpihak pada kebenaran dan keadilan.
Proses Merohanikan Hukum

Merohanikan hukum harus dipandang secara proporsional dalam konteks Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Dalam konteks inilah ketika pembuat hukum dan penegak hukum berjalan beriri- ngan dalam konteks ini maka bawa kedamaian dan kebahagiaan bagi manusia khususnya manusia Indonesia. Proses untuk merohanikan hukum hanya bisa
terjadi apabila dalam proses membuat dan menegakkan hukum tunduk dan taat pada tiga NILAI yaitu Nilai Ketuhanan (Moral-Religius), Nilai Kemanusiaan (Humanistik) dan Nilai Kemasyarakatan.

Secara singkat saya uraikan ketiga nilai tersebut sebagai berikut : 1). Nilai Ketuhanan ; Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum telah menegaskan dalam sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini seyogyanya menjadi sumber atau pedoman dalam membuat sekaligus menegakkan hukum, apabila hal ini diabaikan baik dalam proses membuat maupun menegakkan maka yang terjadi adalah kekacauan karena hukum tidak me-roh atau menjiwai semangat bangsa yaitu semangat Ketuhanan.Terjadinya konflik kepentingan dalam berbagai dimensi turut mempengaruhi proses membuat dan menegakkan hukum.

Memang disadari bahwa membuat hukum melalui dua proses yaitu proses sosial dan proses hukum ketika kedua proses tersebut dibaca dan dimaknai dalam konteks NKRI maka nilai Ketuhanan menjadi tuntunan atas semua proses tersebut. Dalam pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menegaskan pula bahwa Negara berdasar atas Ketuhan Yang Maha Esa. Ini adalah perintah konstitusi sehingga ketika nilai ini diabaikan atau dilanggar maka sesungguhnya bangsa ini telah melanggar konstitusinya sendiri.

Selain itu dalam proses menegakkan hokum juga telah diatur secara tegas tentang pentingnya nilai Ketuhanan dalam kehidupan berhukum. Bandingkan pasal 3 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Selanjutnya dalam pasal 4 ayat (1) undang- undang tersebut juga menegaskan bahwa Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Apabila tuntunan Ketuhanan diabaikan maka yang terjadi adalah adanya mafia peradilan dengan berbagai modus operandi antara lain: jual-beli putusan, calo perkara, transaksi hokum / perkara, pemerasan, makelar kasus, dan sebagainya Akibatnya adalah merusak sumber daya non-fisik, merusak kualitas kehidupan, merusak jaringan sistem peradilan pidana dan hilangnya kepercayaan (respek) masyarakat terhadap hukum.

2). Nilai Kemanusiaan (humanistik) ; Nilai kemanusiaan merupakan unsur universal manusia dalam berbagai dimensi kehidupan baik kultur, agama, kepercayaan, pandangan, ras, suku, bangsa, dan sebagainya, semuanya hanya bisa dipersatukan dengan perlakuan kepada semua umat manusia secara manusiawi yang berkeadilan dan memperhatikan peradaban manusia itu sendiri.Keadilan dan keberadaban manusia seringkali dinodai pula oleh kebiadaban manusia dan hokum yang semena-mena.
3). Nilai Kemasyarakatan ; Nilai ini mengandung tiga unsur yaitu pertama, unsur persatuan; bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang besar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang sadar akan kebhinekaan. Hukum yang baik dan bermartabat adalah hukum yang mampu mempersatukan perbedaan yang turut mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Persatuan akan tetap langgeng apabila negara menghormati hak-hak fundamental manusia dalam hukum. Hukum harus mampu merangkul semua kepentingan dengan tidak mengorbankan kepentingan bangsa dan negara.

Kedua, unsur demokratisasi; hukum harus dibuat secara demokratis agar hukum tersebut benar-benar bersumber dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat agar ketika hokum tersebut dikembalikan kepada masyarakat, dapat diterima pula oleh masyarakat sehingga hukum tersebut menjadi berwibawa dan dihormati oleh masyarakat.

Ketiga, unsure keadilansosial; ketika para pembuat dan penegak hukum di negeri ini memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang MahaEsa, berperikemanusiaanyang mampu mempersatukan perbedaan dalam nuansa demokratisasi dengan menjujungtinggi HAM, makabukan tidak mungkin akan mencapai keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia.

Ketiga nilai ini harus menjiwai dan menjadi roh dalam membuat dan menegakkan hukum agar hukum tersebut mengadung aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan. ***

.


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: