SOSIALISASI UNDANG-UNDANG PERFILMAN NOMOR 33 TAHUN 2009 “ FILM SEBAGAI WAHANA PROMOSI NUSA TENGGARA TIMUR “

Sangat dibutuhkan Peran Perfilman dalam peningkatan ekonomi kreatif masyarakat NTT, Film juga sebagai sarana pencerdasan bangsa dan sebagai media yang bisa mempromosikan kekayaan seni budaya provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini diungkapkan dalam sambutan oleh Gubernur NTT, yang diwakili oleh Assisten III Setda Provinsi NTT, Aleksander Ena, pada acara Pembukaan Sosialisasi Undang-Undang Perfilman Nomor 33 Tahun 2009, yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, bertempat di AULA Hotel Pelangi Kota Kupang, pada Hari Kamis, 07/05/2015.

Dalam sambutannya Gubernur NTT, mengharapkan, dukungan seluruh Insan Perfilman yang ada di NTT, untuk saling bersinergi bersama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, gunba meningkatkan ekonomi kreatif bagi masyarakat di Nusa tenggara Timur.

Mewakili Gubernur NTT, Aleksander Ena, mengatakan, Provinsi NTT yang amat kaya akan seni dan budayanya, miliki pesona wisata yang indah dan menawan, miliki berbagai ceritera rakyat yang menarik, miliki wisata bahari dan wisata religius yang mengangumkan. Jika semuanya ini dikemas menjadi Film yang baik, maka akan bisa meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat NTT.

Lewat kegiatan Sosialisasi ini, Pemerintah Provinsi mengharapkan , agar masyarakat lebih memahami tentang perfilman dan peserta bisa melaksanakan kereatifitas dalam bidang perfilman.

Salah satu program pemerintah Provinsi NTT adalah mendorong Ekonomi Kreatif Masyarakat di NTT lewat Promosi Wisata, oleh karena itu, Pemerintah sangat berharap keterlibatan semua insan Perfilman NTT untuk saling berkreatif memajukan ekonopmi kreatif bagi pribadi, kelompok dan masyarakat luas.

Pemerintah Provinsi NTT berharap, obyek-obyek Pariwisdata di NTT seperti Wisata Religius, Wisata Alam, Wisata Bahari, bisa di Desain dengan baik untuk mendatangkan ekonomi kreatif lewat Perfilman.

Sangat diharapkan juga adanya hubungan kerjasama yang baik antar lintas instansi dengan Insan Perfilman, untuk memajukan Pariwisata di NTT.

Mengakhiri Sambutan, Gubernur NTT, atas nama Pemerintah Provinsi, berterimakasih banyak kepada seluruh Insan Perfilman yang telah hadir dalam acara Sosialisasi ini. Dan kepoada Dinas Parekraf NTT, semoga tetap giat melakukan upaya-upaya peningkatan ekonomi kreatif masyarakat lewat sarana perfilman.

Sementara dalam pemaparan materi awal, untuk Sosialisasi Undang-Undang Perfilman Nomor 33 tahun 2009, yang dibawakan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT, Dr.Jelamu Ardu Marius,M.Si, mengatakan, mengembangkan Industri pariwisata beserta industry kreatifnya, merupakan suatu keharusan di masa sekarang. Pengembangan Industri ini sangat dimungkinkan mengingat begitu kayanya Indonesia terkhusus di Nusa Tenggara Timur dengan banyaknya ragam pesona, mulai dari alam, sejarah, hingga budayanya.

Katanya, semua daya pesona itu tentu tidak dapat begitu saja member nilai tambah bila kemudian tidak diiringi dengan menggugah minat pasar untuk mengunjungi serta menikmati berbagai obyek wisata serta hasil industry kreatif yang ada.

Dinas Parekraf NTT, menyadari betapa pentingnya usaha ekonomi kreatif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di bidang ekonomi kreatif maka diadakanb Kegiatan Sosialisasi UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Dinas Parekraf NTT, sangat mengharapkan masukan-masukan dari berbagai Komunitas Perfilman yang hadir, sehingga semuanya akan menjadi bahan pengkajian untuk dilakukan kerjasama dalam memajukan ekonomi kreatif di NTT, lewat Film-Film yang bisa menggugah banyak orang berkunjung ke obyek-obyek di NTT.

Materi Sosialisasi Undang-Undang Perfilman, yang dibawakan oleh Nara Sumber, Prof. Nunung Prajito, MA, PH.D, memaparkan berbagai kendala-kendala perfilman di Indonesia terkait dengan Undang-Undang tersebut.

Katanya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009, telah membuka ruang yang luas bagi Insan Perfilman untuk berkreatif sesuai aturan yang ada, dalam membangun daerah, Bangsa dan Negara, lewat perfilman yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Oleh karena itu, para Insan Seni di NTT, jangan berdiam diri untuk terus berkarya lewat perfilman.

Menurutnya, pasal demi pasal yang termuat dalam Undang-Undang tersebut, cukup memberikan rasa nyaman bagi para Insan Film, untuk melakukan Produksi Film dan Pemasarannya secara benar. Oleh karena itu, lewat pemahaman yang baik terhadap isi Undang-Undang ini, sangatlah menjadi penting diresapi oleh seluruh Insan Perfilman, sehingga dalam berkarya, tidak leluar dari apa yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Dalam kesimpulan akhir yang oleh Moderator, Dra. Yuliana Rambu Rauna, yang juga adalah Kabid Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, mengatakan, diskusi dan masukan-masukan dari seluruh peserta adalah membutuhkan perhatian pemerintah Provinsi dalam mendukung upaya-upaya produksi dan pemasaran Film-Film yang akan dibuat untuk mendukung program peningkatan ekonomi kreatif masyarakat.

Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memacu semangat kreatifitas para insan perfilman di NTT. Pihaknya akan menampung semua masukan-masukan yang diberikan, dan pada waktu mendatang pihaknya pasti akan berjuang ke Pemerintah Provinsi, untuk mengapresiasi apa yang akan dibuat nanti oleh insane perfilman NTT, yang tentunya bermanfaat dalam pembangunan dan peningkatan Pariwisata di Nusa Tenggara Timur.

Acara yang dihadiri oleh 50 peserta dari berbagai kelompok Insan Perfilman yang ada di Kota Kupang NTT, serta Instansi terkait Pemerintah Kota dan Provinsi NTT.

Dalam Diskusi dan Tanya jawab, para Insan Perfilman bersedia mendukung memajukan Pariwisata di NTT dengan Kreatifitas lewat bidang perfilman.
( NTT EXPOS.002).


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: