STRATEGI PELESTARIAN WARISAN BUDAYA GUNA MEMPERKUAT DATA KEBUDAYAAN

Oleh:

Dr.Drs. Blajan Konradus, MA
BAGIAN 1 : WARISAN BUDAYA: “MODEL TENTANG & MODEL UNTUK”
Diskursus seputar konsep ‘budaya’ dan atau ‘kebudayaan’ tidak lepas dari konsep ‘masyarakat’. Betapa tidak. Kedua konsep ini (baca: masyarakat dan kebudayaan) memang berbeda, namun memiliki keterkaitan hubungan yang sangat erat, bahkan sifat hubungannya adalah integrated (Konradus,2013). Dikatakan demikian karena masyarakatlah yang memproduksi dan mereproduksi, memiliki, mempedomani, melakoni dan atau menghidupi kebudayaan; sementara kebudayaan sendiri menjadi isi atau kandungan dari keberadaan dan atau kebersamaan dalam konteks interaksi sosial di antara anggota masyarakat. Dengan perkataan lain, kebudayaan Indonesia yang ditegakberdirikan oleh pilar-pilar kebudayaan lokal dari seluruh nusantara itu tidak bisa dilepaspisahkan dari keberadaan dan martabat masyarakat dan bangsa Indonesia.

Secara konseptual, Taylor dalam Koentjaraningrat (1994) mendefinisikan kebudayaan sebagai kompleksitas yang meliputi kepercayaan, seni, moral, hukum, adat-istiadat (tradisi dan kebiasaan) , dan segala bentuk kehidupan yang diperoleh dari anggota masyarakat. Secara etimologis, Koentjaraningrat (1994) juga menyatakan bahwa kata ‘kebudayaan’ berasal dari bahasa Sansekerta ‘buddhayah’ sebagai bentuk jamak dari kata ‘budi’ atau ‘akal’. Itulah sebabnya ‘kebudayaan’ dapat dipahami sebagai hal-hal yang berhubungan dengan ‘budi’ atau ‘akal’. Ada juga pendapat lainnya yang memahami kata ‘kebudayaan’, sebagai pengembangan kata majemuk ‘budi-daya’ yang berarti ‘daya dari budi’ dan atau ‘kekuatan dari pikiran’. Sementara Koentjaraningrat (1994) sendiri mengartikan konsep ‘kebudayaan’ sebagai “keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu”. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kata kebudayaan berasal dari bahasa Latin ‘colere’ yang berarti ‘mengolah’ atau ‘mengerjakan’ yang dalam perkembangannya diadopsi ke dalam bahasa Inggris “culture’ yang dipahami sebagai daya dan upaya manusia untuk mengubah alam.

Berbeda dengan pengertian konsep kebudayaan yang diajukan oleh E. B. Taylor, Clifford Geertz (1973) justeru menganjurkan konsep kebudayaan lainnya bagi ilmuwan sosial dengan menyatakan bahwa :

“Kebudayaan adalah suatu pola makna yang terkandung dalam simbol yang ditransmisikan, suatu sistem konsepsi yang diwariskan, yang diekspresikan dalam bentuk-bentuk simbolis, dan melalui bentuk-bentuk simbolis itu manusia mengkomunikasikan, memelihara, dan mengembangkan pengetahuan mereka mengenai kehidupan dan sikap mereka terhadap kehidupan” (Geertz, 1973:89).

Konsep kebudayaan sebagaimana dikemukakan oleh Clifford Geertz di atas setidaknya mengandung pengertian bahwa kebudayaan adalah suatu sistem simbol, sehingga dengan demikian proses kebudayaan harus dipahami, diterjemahkan, dan diinterpretasi.

Sehubungan dengan konsep tentang kebudayaan dimaksud, Ignas Kleden (1998) melakukan suatu pembacaan yang cermat tentang antropologi Clifford Geertz, termasuk “konsep kebudayaan” yang dikemukakannya, dengan menyatakan bahwa bagi Clifford Geertz, “konsep kebudayaan” itu sendiri sesungguhnya terdiri atas dua bagian utama yakni kebudayaan sebagai ‘sistem pengetahuan dan sistem makna’ yang disebutnya sebagai ‘aspek kognitif kebudayaan’, serta kebudayaan sebagai ‘sistem nilai’ yang disebutnya sebagai ‘aspek evaluatif kebudayaan’. Aspek koginitif dari kebudayaan itu tidak lain adalah sebuah bentuk representasi yang dinamakannya model of atau model tentang, sedangkan aspek evaluatif dari kebudayaan dinamakannya model for atau model untuk. Kleden (1998:xiv) menjelaskan aspek kognitif dan aspek evaluatif kebudayaan sebagaimana dimaksudkan oleh Geertz, dengan menyatakan bahwa model yang pertama (model of) merepresentasikan kenyataan yang ada (atau sudah ada), seperti halnya sebuah peta Pulau Sumatera merupakan model tentang Pulau Sumatera. Dalam model ini, sebuah struktur simbolis (misalnya peta) disesuaikan dengan sebuah struktur nonsimbolis, sebutlah, suatu struktur fisik (misalnya Pulau Sumatera).

Sedangkan sistem nilai atau aspek evaluatif berupa model for itu tidak merepresentasikan suatu kenyataan yang sudah ada, melainkan suatu kenyataan yang masih harus dibentuk atau diwujudkan. Dalam konteks pengertian ini, sebuah maket perumahan atau kondomium adalah model untuk perumahan atau kondomium yang masih harus dibangun. Di sini, suatu struktur nonsimbolis atau struktur fisik (misalnya kompleks perumahan atau kondomium) harus disesuaikan dengan dengan struktur simbolis berupa maket atau bahkan ide yang ada di kepala si arsitek.

Adapun persoalan teoretis yang muncul di antara aspek kognitif dan aspek evaluatif dari kebudayaan sebagaimana dimaksudkan Geertz adalah: ‘Faktor apa’ dalam kebudayaan yang berfungsi menghubungkan sistem pengetahuan dan sistem nilai? Atau apa yang memungkinkan suatu pengetahuan dapat diterjemahkan menjadi nilai, ataupun, sebaliknya, seperangkat nilai dapat diterjemahkan menjadi pengetahuan?” Jawaban Geertz adalah: “Sistem Simbol”. Oleh karena itu, dengan mengacu pada apa yang dikemukakan Geertz tersebut, Ignas Kleden (1998:xv) kemudian dengan berani menyederhanakan pandangan Geertz tentang konsep kebudayaan menjadi tiga bagian utama yakni sistem pengetahuan atau sistem kognitif, sistem nilai atau sistem evaluatif, dan sistem simbol yang memungkinkan interpretasi. Menurut Ignas Kleden (1998:xv), titik pertemuan antara pengetahuan dan nilai yang dimungkinkan oleh simbol inilah yang dinamakan makna (system of meaning). Melalui makna sebagai suatu instansi pengantara, maka sebuah simbol dapat menerjemahkan pengetahuan menjadi nilai, dan juga dapat menerjemahkan seperangkat nilai menjadi suatu sistem pengetahuan.

Masih dalam kaitannya dengan wacana tentang keterkaitan hubungan antara interpretasi dan simbol, Masinambaow (2004:24) menyatakan bahwa apabila kebudayaan dianggap sebagai teks, permasalahan yang dihadapi pengkajinya adalah bahwa ia harus “membaca” kebudayaan itu tanpa ada kemungkinan untuk merekonstruksi apa sebenarnya maksud “pembuat” kebudayaan itu. Dengan demikian, pola perilaku dan pola tindakan warga masyarakat merupakan manifestasi budaya yang memiliki makna intrinsik yang dipadukan dengan makna yang bersumber pada pengalaman dan pengetahuan pengkaji tersebut. Perpaduan ini adalah apa yang sesungguhnya dimaksud dengan “interpretasi”.

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa teori kebudayaan yang dipengaruhi oleh semiotik atau oleh teori teks menempatkan kebudayaan sebagai sesuatu yang tidak berada di dalam batin manusia, tetapi yang berada di antara para warga sebagai sesuatu yang harus “dibaca” dan “ditafsirkan”. Gambaran ini merupakan akibat langsung dari anggapan semiotik bahwa tanda atau simbol beserta acuannya berada di luar interpretan atau “pembaca”.

Simbol, dengan demikian, adalah obyek, kejadian, bunyi bicara, atau bentuk-bentuk tertulis yang diberi makna oleh manusia. Bentuk primer dari simbolisasi oleh manusia adalah melalui bahasa; tetapi manusia juga berkomunikasi dengan menggunakan tanda dan simbol dalam lukisan, tarian, musik, arsitektur, mimik wajah, gerak-gerik, postur tubuh, perhiasan, pakaian, ritus, agama, kekerabatan, nasionalitas, tata ruang, pemilikan barang, dan banyak lagi lainnya.

Warisan budaya sendiri oleh Davidson (1992:2) didefinisikan sebagai ‘produk atau hasil budaya fisik dari tradisi-tradisi yang berbeda dan prestasi-prestasi spiritual dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam jati diri suatu kelompok atau bangsa’. Dengan perkataan lain, warisan budaya itu tidak lain adalah hasil budaya fisik (tangible) dan nilai budaya (intangible) dari masa lalu.

Mengacu pada uraian konseptual tentang konsep kebudayaan dan warisan budaya tersebut di atas, maka jelaslah bagi kita bahwa warisan budaya baik hasil budaya fisik (tangible heritage) maupun nilai budaya (intangible heritage) harus didekati secara semiotis untuk bisa diterjemahkan, diinterpretasikan, dan dipahami secara baik dan benar. Warisan budaya, dengan demikian, juga sedapatnya dipahami sebagi model yang sesungguhnya sedang berbicara tentang kehidupan nenek moyang masyarakat dan bangsa Indonesia pada jamannya masing-masing, sekaligus warisan budaya juga merupakan model untuk kita sebagai alih waris dalam menerjemahkan, menafsirkan, dan memahami untuk selanjutnya melakukan refleksi diri dalam proses meng’ada’ sebagai ‘orang Indonesia’.

Selain itu, hal yang lebih mendasar untuk diperhatikan bersama terkait keberadaan warisan budaya dan arti pentingnya sebagai penentu jati diri atau identitas masyarakat dan bangsa Indonesia di mata dunia internasional adalah bahwa pada hakikatnya,dengan meminjam istilah Indrawan (2013) kebudayaan itu memiliki jiwa yang akan terus hidup, karena kebudayaan terus mengalir pada diri manusia (baca: anggota masyarakat, pen.) dalam kehidupannya. Maksudnya, kebudayaan yang diproduksi dan diproduksi oleh masyarakat, dimiliki dan dihidupi oleh masyarakat manusia, termasuk masyarakat dan bangsa Indonesia itu, akan terus ada dan mengada dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat yang lain, dan dari sekelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya. Kita juga dapat mengatakan bahwa unsur-unsur kebudayaan (entah adat-istiadat, aturan, ataupun norma-norma kehidupan) itu akan selalu hadir dan mengiringi setiap kelompok masyarakat kapan dan di manapun mereka berada. Kehadiran budaya asing yang terus-menerus datang dari luar pun harus kita terima sebagai konsekuensi sosiologis hubungan masyarakat internasional sepanjang tidak bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia, apalagi bila nilai-nilai budaya asing tertentu itu justeru mampu membantu meng-Indonesia-kan masyarakat dan bangsa Indonesia. Untuk itu, kepekaan kita dalam konteks pergaulan antarbangsa sepatutnya diarahkan pada kemampuan mengidentifikasi dengan cermat dan cerdas manakala kita berhadapan dengan nilai-nilai budaya asing yang berpeluang tidak hanya meninabobokan kita dengan berbagai bentuk gaya hidup baru, tetapi lebih dari itu mungkin saja ada nilai-nilai budaya asing yang bahkan berpeluang menghilangkan jiwa kebudayaan lokal yang selama ini sudah ada dan meng’ada’kan (baca:menjadikan) kita dengan martabat dan jati diri sebagai ‘orang Indonesia’. ( Bersambung Ke Bagian 2 ).

-Makalah disampaikan pada kegiatan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Kebudayaan, dengan Tema “Meningkatkan
Pelibatan Publik dalam Pelestarian Warisan Budaya (Benda & Tak Benda)”, yang diselenggarakan atas kerjasama
Balai Pelestari Cagar Budaya dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali-Nusra tanggal 06 s.d. 08 April 2016 di
Hotel Sylvia, Jln. Jend. Soeharto. Kupang, NTT.
-Penulis adalah: Staf pengajar pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa
Cendana, Kupang-NTT.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: