Tidak Ada UU Miras, DKI Belum Bisa Buat Perda

Minuman keras (ANTARA/Syaiful Arif)Jakarta, GATRAnews – DKI Jakarta hingga saat ini belum memiliki peraturan daerah (perda) yang mengatur minuman keras (miras). Pasalnya, DPR RI dan Pemerintah Pusat hingga saat ini masih membahas undang-undang tentang miras.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta enggan membuat Perda Miras sebelum ada payung hukum kuat berupa undang-undang. Selama ini soal miras dinaungi oleh Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri (Permen).

“Sekarang sedang dan masih dibahas di DPR, kita masih menunggu hasilnya. Pemprov tidak mau mendahului dan nanti malah akan diubah lagi, jadi lebih baik kita tunggu saja,” imbuh Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI, Kamis (16/4).

Djarot mengatakan bahwa Permendag No.6/M-DAG/PER/1/2015 hanya mengatur mengenai peredaran dan bukan larangan. Peraturan tersebut mulai berlaku efektif hari ini, Kamis, 16 April 2015.

Pemerintah DKI akan memperketat pengawasan di tempat-tempat yang dilarang, seperti minimarket. “Penjualan itu kan bukan dilarang tapi hanya diatur,” ucap mantan Wali Kota Blitar, Jawa Timur tersebut.

Kebijakan pembatasan penjualan di minimarket itu tidak akan berpengaruh banyak terhadap saham yang dimiliki Pemprov DKI di PT Delta Djakarta sebesar 26,25%. Karena saham Pemprov DKI Jakarta sudah sejak tahun 1970-an.

“Bahwa saham di PT Delta itu sudah sejak tahun 1970-an kenapa kok sekarang dipersoalkan. Kalau dipersoalkan gara-gara ada surat dari Mendag itu kan nggak ada pengaruhnya. Paling penjualannya menurun,” ucap Djarot.

Djarot juga berharap peraturan ini tidak mematikan sektor pariwisata di Ibu Kota. Pasalnya banyak wisatawan mancanegara yang datang ke Jakarta. Seperti diketahui, mulai hari ini minimarket di seluruh Indonesia, dilarang menjual minuman beralkohol.

Reporter: Abdul Rozak
Editor: Arief Prasetyo




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: